Rabu, 27 April 2016

101 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Beserta Bentuk Dan Dampaknya – TRIVI ADVENTURE CAMP


Pengertian Korupsi

101 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Beserta Bentuk Dan Dampaknya– Rasuah atau sering kita sebut korupsi, merupakan tindakan seorang atau kelompok penabat publik, baik itu politisi ataupun pegawai negri, serta pihak lain yang terlibat dalam sebuah tindakan itu secara tidak legal atau tidak wajar dalam menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli

  • Menurut The Lexicon Webster Dictionary
Korupsi merupakan keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
  • Menurut Mubyarto
Pengertian Korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.
  • Menurut Robert Klitgaard
Korupsi merupakan tingkah laku yang meyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.
  • Menurut Gunnar Myrdal
Korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar.
  • Menurut Syeh Hussein Alatas
Korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasian, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh rakyat.
  • Dalam UU No.31 Tahun 1999,
Korupsi adalah seseorang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian untuk negara.
Tindak-pidana-korupsi-300x169

Dampak Negatif

  • Demokrasi
Dalam dunia politik, korupsi mempersulit tata pemerintahan dan demokrasi yang baik dengan cara menghancurkan proses formal ini menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Salah satunya, sistem dipengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi dipemerintahan publik mengasilkan ketidak seimbangan dalam sebuah pelayanan kepada publik.
Artinya, korupsi mengikis kemmpuan institusi dari pemerintah, sebab penabain prosedur, penyedotan sumber daya, serta pejabat atau dinaikan pejabat bukan karena prestasi.
  • Ekonomi
Dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi korupsi mempersulit pembangunan ekonomi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga sebab kerugian  dari pembayaran ilegal, ongkos menajemen dalam negosiasi dengan yang korup, dan juga resiko pembatalan perjanjian.
Korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, dan korupsi juga telah menghancurkan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi lindungi dari persaingan dan hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.
Kesejahteraan umum negara
Korupsi memberikan ancaman besar bagi warganya dibanyak negara. Korupsi politisi berarti sebuah kebijakan pemerintah yang menguntungkan pemberi sogok, bukan rakyat secara luas. Sebagai contoh, bagaimana politikus membuat peraturan yang dapat melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil(SME).
Politikus “pro-bisnis” hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan yang besar yang telah memberikan sumbangan besar kepada kampaye pemilu mereka.

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan

Penggelapan dan nepotisme, juga pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta, campuran tangan dan penipuan. Itu adalah bukti korupsi yang disalah gunakan oleh pejabat pemerintahan yang merugikan negara.
  • Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan
Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan.
Sumbangan kampanye dan “uang haram
Di dalam politik, sangant sulit untuk membuktikan sebuah tindakan korupsi, anamun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaanya. Maka sebab itu, sering banyak ada isu menyangkut seorang politisi.
Seorang politisi terjebak dalam posisi lemah, sebab keperluan merea untuk meminta sumbangan keungan untuk kampanye mereka. Sering terlihat mereka bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan ungan, yang akhirnya meyebabkan munculnya sebuah tuduhan korupsi politis.
Www.jelajahinternet.com